Putri Tuhan

Peraturan Daerah (Perda) berbasis syariat Islam, itulah yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak penerapan Perda tersebut. Maraknya penerapan Perda itu di tingkat pemerintah lokal, baik provinsi maupun kabupaten, tampaknya didorong oleh program desentralisasi atau otonomi daerah yang merupakan salah satu bagian dari proses demokratisasi pasca orde baru. Kondisi ini makin meningkat terutama sejak provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui serangkaian peraturan perundang-undangan nasional untuk memberlakukan secara formal sejumlah ketentuan syariat Islam di wilayahnya. [1]  Apa yang terjadi di Aceh mewabah ke beberapa daerah yang memiliki tradisi dan kesejarahan Darul Islam yang cukup kuat, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Meski mendapat banyak penolakan, namun Perda berbasis syariat Islam tetap diterapkan. Bahkan pemerintah pusat pun cenderung ambigu dalam kasus ini, mereka menjadi  safety player  dal...

Siapakah manusia Indonesia? Pertanyaan itulah yang mengawali esai karya Robertus Robet yang berjudul Gagasan Manusia Indonesia dan Politik Kewargaan Indonesia Kontemporer. Dari pertanyaan tersebut lahir pembahasan lebih dalam tentang identitas manusia Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mochtar Lubis mengemukakan ciri kultural manusia Indonesia; manusia Indonesia enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, suka takhayul, artistik dan berwatak lemah. Menurut Robertus Robet, ciri yang disebutkan Mochtar Lubis menyiratkan bahwa manusia Indonesia memiliki karakter psikologis dan antropologis yang lebih banyak buruknya daripada baiknya. Lebih jauh lagi, Robert mengemukakan bahwa kritik Mochtar Lubis tentang manusia Indonesia merupakan kritik modernis terhadap realitas empirik dari konstruksi Manusia Pancasila Orde Baru. Identitas dan kewargaan bukanlah kategori yang tetap dan stabil. Keduanya dibentuk melalui kontestasi serta relasi kuasa yang senantiasa berubah mengikuti dinamik...

Berbagai kajian ilmiah kontemporer menunjukkan bahwa agama tidak lagi dipahami semata sebagai wilayah privat yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang berkelindan erat dengan struktur budaya, ekonomi, dan politik. Kajian Stark dan Glock, misalnya, memetakan keberagamaan ke dalam sejumlah dimensi—keyakinan, praktik, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi—yang menegaskan bahwa agama hadir secara nyata dalam kehidupan sosial. Sementara itu, Geertz memandang agama sebagai sistem simbol yang membentuk kerangka makna dan cara pandang manusia terhadap realitas sosial. Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran Durkheim dan Weber yang sama-sama menempatkan agama sebagai kekuatan penting dalam membangun solidaritas sosial sekaligus memengaruhi tindakan dan orientasi sosial manusia. Bertolak dari kerangka teoretis tersebut, relasi agama dan politik di Indonesia menjadi menarik sekaligus problematis untuk dikaji. Dalam konteks demokrasi elektoral, aga...