Harmoni yang Mengekang: Catatan tentang Ketimpangan Peran dalam Rumah Tangga

Sejak menikah dengan Rinto, Geni belajar bahwa ada banyak hal yang dianggap tidak perlu diperdebatkan. Di rumah mereka, Rinto memutuskan, Geni mengikuti. Aturan itu tidak tertulis dan tidak pernah terucap, tetapi semua tahu bagaimana cara kerjanya. 

Di awal, Geni tidak merasa keberatan karena mencintai Rinto. Ia percaya bahwa mencintai berarti menyesuaikan diri, dan menjaga harmoni lebih penting daripada membuktikan benar atau salah. Lagi pula, Rinto tidak pernah membentak, tidak memukul, dan tidak berselingkuh. Rinto hanya suka mengatur. Ya, bagi banyak orang, itu sudah cukup untuk disebut "baik". 

Ketika Geni ingin bekerja kembali setelah anak mereka mulai bersekolah, Rinto tidak langsung melarang. Ia hanya berkata sinis, "Buat apa? Uangku cukup." Kalimat itu terdengar seperti bentuk tanggung jawab. Namun di telinga Geni, terdengar seperti tembok yang tinggi. 

"Bukan soal uang, Mas," kata Geni waktu itu. "Aku ingin punya sesuatu untuk diriku sendiri." 

Rinto mengerutkan dahi, seolah permintaan itu adalah sesuatu yang aneh. "Rumah ini juga untukmu. Apa yang kurang?"

Geni tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa keinginannya bukan tentang kurang atau cukup, tetapi tentang menjadi seseorang selain istri dan ibu. Akhirnya ia mengalah, karena tidak ingin memperpanjang perdebatan. 

Waktu berjalan, dan Geni tetap melakukan semuanya. Mengurus rumah, menyiapkan makanan, mengasuh anak, dan melayani Rinto. Ia bekerja penuh waktu di rumah tanpa pernah menyebutnya sebagai pekerjaan. Sementara Rinto, seperti kebanyakan laki-laki lain, pulang kerja lalu merasa telah memenuhi kewajibannya. 

"Aku capek," kata Geni suatu malam.

Rinto melirik, tidak marah, hanya heran. "Semua orang juga capek. Tapi ini pilihanmu, 'kan?"

Kalimat itu jatuh seperti bongkahan es. Berat dan dingin. Geni merasakan perih yang tidak tahu harus ditempatkan di mana. 

"Kapan aku memilih? Kapan aku diberi pilihan yang benar-benar bebas, bukan sekadar menerima yang dianggap wajar?" batin Geni gemetar. 

Geni ingat bagaimana ia harus meminta izin ketika ingin pergi bersama teman-temannya. Ia harus menjelaskan ke mana, dengan siapa, sampai jam berapa. Sedangkan Rinto tidak pernah harus melakukan hal yang sama. Ketika Rinto pulang larut, itu disebut tanggung jawab. Ketika Geni meminta waktu untuk dirinya sendiri, itu disebut egois. 

Semakin banyak pertanyaan berputar di otak Geni. "Sejak kapan cinta berubah menjadi ruang yang semakin sempit? Sejak kapan kepatuhan disamakan dengan kemuliaan istri?" 

Yang paling membuat Geni sesak adalah kesadaran bahwa ketimpangan itu tidak dianggap sebagai masalah, tetapi sebagai kodrat, kewajaran, dan memang sudah seharusnya begitu. 

Suatu malam, ketika Rinto sudah tertidur, Geni duduk sendirian di dapur. Lampu remang menyisakan bayangan runyam di dinding. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang setiap hari memasak, membersihkan, melayani, tetapi jarang sekali diberi ruang untuk memilih. 

"Jika kepatuhan adalah bentuk cinta, mengapa terasa begitu sepihak? Jika disebut wajar, mengapa terasa begitu berat?" Gani menangis. Ia merasa lelah mencintai dengan cara yang membuat dirinya perlahan menghilang. 

Pagi berikutnya saat menyiapkan sarapan, Geni memandang Rinto yang sedang menatap layar ponsel. Sejenak, ia membayangkan berani berkata jujur tanpa amarah dan menangis. Bukan untuk melawan, melainkan untuk menuntut haknya, menjadi manusia seutuhnya. Sederhana, 'kan? 

Sayangnya, demi menjaga harmoni, lagi-lagi Geni memilih diam. Mungkin untuk memulai perubahan, ia hanya perlu berani menjawab semua pertanyaan di otaknya sendiri. 

-----

Dalam banyak relasi rumah tangga, kepatuhan sering dianggap sebagai sesuatu yang mulia, bahkan diposisikan sebagai fondasi keharmonisan: suami memimpin, istri mengikuti. Rumus yang tampak sederhana ini tidak terbantahkan, dan jarang sekali dipertanyakan. 

Apakah kepatuhan itu lahir dari pilihan atau dari keterbatasan? 

Dalam praktik sehari-hari, banyak perempuan yang harus meminta izin untuk bekerja, bepergian, atau mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. Sedangkan laki-laki tidak dihadapkan pada kondisi serupa. Ketimpangan ini kerap dibenarkan dengan satu alasan utama, nafkah. Karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah, maka diberi otoritas. 

Sekilas logika tersebut tampak masuk akal, tetapi menjadi lemah ketika dihadapkan dengan kenyataan yang lebih kompleks. Faktanya, tidak sedikit perempuan yang bekerja, bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Namun, apakah posisi mereka kemudian berubah? Tidak. Perempuan tetap berada dalam posisi yang diatur. 

Di titik ini, mari kita pikir lebih dalam. Jika kepemimpinan didasarkan pada tanggung jawab, maka seharusnya bisa berubah mengikuti realitas. Tetapi jika tetap melekat pada jenis kelamin, bahkan ketika kondisi telah berbeda, maka yang sedang dipertahankan bukan prinsip keadilan, melainkan struktur yang timpang. 

Ketimpangan jenis ini tidak hanya terlihat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pembagian beban sehari-hari. Ketika perempuan bekerja di luar rumah, tanggung jawab domestik tidak otomatis berkurang. Mereka tetap dihadapkan pada tugas mengurus rumah, mengasuh anak, dan memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, laki-laki jarang dibebani ekspektasi yang sama. Peran mencari nafkah dianggap cukup untuk membebaskannya dari pekerjaan domestik. 

Yang lebih problematis, ketika perempuan merasa lelah dan mulai mengeluh, respon yang muncul sering kali bukan empati, melainkan penilaian. "Itu pilihanmu!"

Mereka dianggap telah memilih jalan tersebut, sehingga harus siap menanggung konsekuensinya. Beban berlapis yang perempuan pikul justru dikembalikan sebagai kesalahan pribadi. Sebaliknya, ketika laki-laki tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, hal itu tidak dipersoalkan, mereka dianggap menjalankan peran yang "wajar". 

Di sinilah standar ganda bekerja dengan sangat rapi. Perempuan diminta berkontribusi di ruang publik tanpa dibebaskan dari tuntutan domestik, sedangkan laki-laki tidak dituntut untuk melakukan penyesuaian yang setara. Ini bukan sekadar perbedaan peran, melainkan ketidakseimbangan yang terus direproduksi melalui norma. 

Lebih jauh lagi, kondisi tersebut diperkuat oleh narasi lama yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang kurang rasional, lemah, atau tidak layak memimpin. Narasi ini sering dibungkus sebagai bentuk perlindungan, tetapi dalam praktiknya justru membatasi. Ketika perempuan terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang membutuhkan bimbingan, maka ruang untuk menentukan hidupnya sendiri menjadi semakin sempit. Karena, sebagai yang dibimbing, mereka harus patuh. 

Lantas, bagaimana kepatuhan itu terbentuk? 

Dalam banyak kasus, kepatuhan tidak lahir dari kebebasan penuh, melainkan dari ketergantungan, terutama dalam hal ekonomi. Ketika akses terhadap penghidupan dan penerimaan sosial bergantung pada satu pihak, maka pilihan untuk menolak menjadi sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini, kepatuhan menjadi cara bertahan, bukan pilihan. Itulah yang dihadapi banyak perempuan. 

Lalu, pertanyaan adalah, kapan perempuan bisa benar-benar memiliki ruang untuk memilih? Apakah mereka bisa berkata 'tidak' tanpa takut kehilangan hal-hal mendasar dalam hidupnya? 

Mempertanyakan hal tersebut bukan berarti menolak nilai atau merusak tatanan. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk memastikan bahwa nilai yang kita pegang benar-benar berpihak pada keadilan, bukan kebiasaan yang diwariskan. 

Sebab, relasi yang sehat tidak dibangun di atas kepatuhan yang lahir dari ketergantungan, melainkan pada kesetaraan yang memberi ruang bagi kedua belah pihak. Kepemimpinan, jika memang diperlukan, seharusnya lahir dari kapasitas dan kesepakatan, bukan dari jenis kelamin semata. 

Trisna Ari Ayumika