Gaya Hidup

Oleh -

 

Bila membahas mengenai masyarakat perkotaan tidak bisa terlepas dari media massa, teknologi, dan segala sesuatu yang kebarat-baratan, yang menjadi tren gaya hidup modern. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang pluralistik, sehingga penduduknya dapat dikelompokkan dalam berbagai strata. Setiap strata, hingga batas tertentu, terdiri dari sejumlah individu yang memiliki sikap, pola tindakan dan gaya hidup yang sama. A.B. Susanto menyatakan bahwa “media massa berpengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat perkotaan masa kini, karena media massa turut menentukan tren, dengan menampilkan trend setters maupun menampilkan unsur-unsur gaya hidup yang sedang ngetren.”[1]

Pada umumnya gaya hidup diartikan sebagai karakteristik seseorang yang berkaitan dengan pola penggunaan waktu, uang, ruang, dan objek-objek yang berkaitan dengan semuanya. Misalnya cara berbicara, cara makan, cara berpakaian, kebiasaan di kantor, kebiasaan berbelanja, kebiasaan di rumah, pilihan teman, hiburan, tata rambut, restoran dan sebagainya.

“Gaya hidup dapat dipahami sebagai sebuah karakteristik seseorang secara kasat mata, yang menandai sistem nilai, serta sikap terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya, dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu.”[2]

Gaya hidup merupakan sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang sosial. Gaya hidup juga dapat dilihat dalam dua konteks. Konteks pertama berkaitan dengan identitas.

“Gaya hidup mungkin ditambahkan daftar identitas yang tercakup dalam politik afinitas, sebagai penanda perbedaan: kelas, ras, etnisitas, orientasi seksual, usia, gaya hidup, dan sebagainya. Gaya hidup ini memiliki kaitan dengan subkultur urban atau penggemar, musik, olahraga, dan kesukaan.” [3]

Konteks kedua terkait dengan industri konten. Dalam hal ini, John Hartley menegaskan bahwa “gaya hidup mengacu pada genre pemrograman TV dan majalah yang kepentingan umumnya lebih terpusat pada jurnalisme non-berita yang berkisar mengenai hal-hal rumah tangga, perawatan tubuh, dan konsumerisme.”[4] Selain itu, gaya hidup merujuk pada kepekaan konsumen baru yang diidentifikasi sebagai karakter konsumsi modern. Melalui gaya hidup, para konsumen dianggap membawa kesadaran atau kepekaan lebih tinggi terhadap proses konsumsi. Sebagai sebuah mode konsumsi atau sikap konsumsi, hal itu merujuk pada cara orang-orang berusaha menampilkan individualitas mereka dan cita rasa mereka melalui pemilihan barang-barang tertentu dan disusul dengan pembiasaan atau personalisasi barang-barang tertentu, individu secara aktif menggunakan barang-barang konsumsi dengan cara menunjukkan selera atau cita rasa kelompoknya. Gaya hidup dengan demikian merupakan contoh kecenderungan kelompok-kelompok dalam menggunakan barang-barang untuk membedakan diri mereka dengan kelompok lainnya.

Gaya hidup juga dihubungkan dengan status kelas sosial ekonomi. Hal tersebut karena pola-pola konsumsi dalam gaya hidup seseorang melibatkan dimensi simbolik, tidak hanya berkenaan dengan kebutuhan hidup yang mendasar secara biologis. Simbolisasi dalam konsumsi masyarakat modern saat ini mengonstruksi identitasnya, sehingga gaya hidup bisa mencitrakan keberadaan seseorang pada suatu status sosial tertentu.

[1] A.B. Susanto, Potret-potret Gaya Hidup Metropolis, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 19.

[2] Agus Sachari, Budaya Visual Indonesia: Membaca Makna Perkembangan Gaya Visual Karya Desain di Indonesia Abad Ke-20, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 73.

[3] John Hartley, Communication, Cultural, and Media Studies: Konsep Kunci, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 95.

[4] John Hartley, Ibid.

 

~ Trisna Ari Ayumika

 

Postingan populer dari blog ini

Siapakah manusia Indonesia?

Oleh -
Siapakah manusia Indonesia? Pertanyaan itulah yang mengawali esai karya Robertus Robet yang berjudul Gagasan Manusia Indonesia dan politik Kewargaan Indonesia Kontemporer. Dari pertanyaan tersebut lahir pembahasan lebih dalam tentang identitas manusia Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Muchtar Lubis mengemukakan ciri kultural manusia Indonesia. Menurutnya, manusia Indonesia enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, suka takhayul, artistik dan berwatak lemah. Menurut Robertus Robet, ciri yang disebutkan Muctar Lubis menyiratkan bahwa manusia Indonesia memiliki karakter psikologis dan antropologis yang lebih banyak buruknya daripada baiknya. Lebih jauh lagi, Robet mengemukakan bahwa kritik Moctar Lubis tentang manusia Indonesia merupakan kritik modernis terhadap realitas empirik dari konstruksi Manusia Pancasila Orde Baru.
More...

Gelandangan Ibu Kota

Oleh -
Oleh: Charlie* Sudah menjadi rahasia umum, Jakarta tidak hanya dihuni oleh kalangan menengah atas, tetapi juga mereka yang berasal dari kelas bawah. Tidak hanya mendapat predikat sebagai masy a rakat dari kalangan bawah, sebagian dari mereka bahkan mendapat predikat gelandangan. Mereka adalah para pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta tanpa dibekali dengan keterampilan dan kemampuan yang kompetitif sehingga tersingkirkan. Kebanyakan dari mereka datang dari desa. Gelandangan tidak terlepas dari permasalahan Jakarta sebagai kota besar. Munculnya gelandangan bukan tanpa sebab. Banyak faktor yang mendukung menjamurnya gelandangan di kota ini, di antaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan dan politik . Di daerah pedesaan biadanya memiliki jenis pekerjaan yang homogen, seperti berkebun, bertani atau berdagang. Adapun kegiatan ekonomi yang terjadi di sini biasanya lebih berdasarkan faktor kedekatan atau kekeluargaan.
More...

KEPENTINGAN POLITIK DALAM PERDA BERBASIS SYARIAT ISLAM

Oleh -
Peraturan Daerah (Perda) berbasis syariat Islam, itulah yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak penerapan Perda tersebut. Maraknya penerapan Perda itu di tingkat pemerintah lokal, baik provinsi maupun kabupaten, tampaknya didorong oleh program desentralisasi atau otonomi daerah yang merupakan salah satu bagian dari proses demokratisasi pasca orde baru. Kondisi ini makin meningkat terutama sejak provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui serangkaian peraturan perundang-undangan nasional untuk memberlakukan secara formal sejumlah ketentuan syariat Islam di wilayahnya. [1]  Apa yang terjadi di Aceh mewabah ke beberapa daerah yang memiliki tradisi dan kesejarahan Darul Islam yang cukup kuat, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Meski mendapat banyak penolakan, namun Perda berbasis syariat Islam tetap diterapkan. Bahkan pemerintah pusat pun cenderung ambigu dalam kasus ini, mereka menjadi  safety player  dal...
More...