Seksualitas, Moralitas, dan Ketimpangan Gender

Oleh -
Seks tidak pernah berdiri sendiri sebagai urusan tubuh dan dorongan biologis semata. Tersembunyi di balik bahasa, makna, dan kuasa, sehingga masyarakat, agama, dan budaya mengatur seks untuk memberi bentuk dan batas pada sesuatu yang dianggap begitu kuat sekaligus rentan. Masyarakat meyakini bahwa seks merupakan peristiwa penting yang harus diatur dengan tata tertib dan tanggung jawab sosial. Agama memperkuatnya dengan memasukkan dimensi moral dan transendental, mengikat seks dengan hukum tuhan; batasan (halal-haram), etika (suci-najis), dan ibadah (pahala-dosa). Melalui identitas dan norma-norma, budaya mengatur tentang tubuh, dan bagaimana manusia memandang hasrat seksual. Apa yang boleh ditampilkan di ruang publik dan apa yang harus disembunyikan di ruang privat, adalah parameter yang telah dinegosiasikan dan harus dijaga sebagai warisan turun-temurun.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, institusi sosial turut mengambil alih fungsi-fungsi tersebut. Ilmu pengetahuan menggolongkan seks berdasarkan apa yang dianggap normal-abnormal, sehat-sakit, dan risiko-pencegahan. Seks juga dibahasakan dalam statistik, diagnosis, dan protokol medis. Atas dasar itu, negara mulai mengatur seks melalui kebijakan/hukum; hak reproduksi, usia legal perkawinan, definisi kekerasan/penyimpangan seksual, juga apa yang boleh ditayangkan dan dipraktikkan, serta sanksi pidana yang mengaturnya. 

Meski telah dibakukan dalam hukum, pengaturan tentang seks tidak berhenti sampai di situ. Seks merasuk ke dalam praktik kehidupan sehari-hari (melalui obrolan dan media) yang membuat individu dapat memberi nilai pada dirinya sendiri, dan menafsirkan hasratnya sesuai dengan norma yang telah diinternalisasi. Sehingga seks tidak lagi sekadar pengalaman pribadi, melainkan konsensus antara hasrat dan tatanan sosial, juga antara tubuh dan kekuasaan. Meminjam istilah Gayle Rubin, mungkin inilah yang dimaksud sebagai proses membangun "sistem seks atau gender". 

 Seks dan gender bukan sebatas fakta biologis, melainkan pengalaman yang dikonstruksi dan dikontrol. Penamaan "laki-laki" atau "perempuan" menjadi bahasa pertama yang dilekatkan pada tubuh seseorang sejak dilahirkan. Kemudian diikuti dengan seperangkat desain tentang cara berpakaian, bagaimana harus bersikap, dan peran yang harus dijalani. Dari sinilah seksualitas mulai diarahkan. Ekspresi cinta, hasrat, dan relasi intim dikontrol, tidak dibiarkan bebas, tetapi harus selaras dengan citra gender yang dianggap benar. Maskulinitas diidentikkan dengan dominasi dan kekuatan, sementara feminitas dipasung dengan kepasifan dan pengendalian diri. 

Dalam kasus ini, tubuh manusia tidak lagi dimaknai sebagai tubuh biologis, tetapi sebagai simbol sosial, yang membuat peran dan penilaian terhadap perempuan dan laki-laki dikaitkan secara tidak seimbang. Misalnya, mengenai cara pandang masyarakat tentang keperawanan dan keperjakaan. Pada perempuan keperawanan diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga namun rentan, sehingga harus dijaga. Ia menjadi tolok ukur moral dan kehormatan individu, dan representasi martabat komunitas.

Dalam perkawinan, keperawanan dianggap sebagai "modal sosial", sebuah jaminan nilai yang menjadi bukti bahwa perempuan mampu mengendalikan diri, patuh pada norma, dan sesuai dengan gambaran istri ideal. Keperawanan juga dijadikan dalil kesalehan perempuan, tanda bahwa perempuan itu baik dan suci. Penilaian tersebut memosisikan tubuh perempuan sebagai ruang publik yang dikontrol bersama. Harga diri perempuan pun hanya dikaitkan erat dengan pengendalian seksualitasnya. Sementara itu, keperjakaan pada laki-laki tidak diberi makna yang sama, mereka tidak dibebankan tuntutan simbolik yang setara. Bahkan ketidakperjakaan kerap dikaitkan (secara positif) dengan petualangan, kekuatan, dan simbol maskulinitas. Ketimpangan tersebut menampilkan bagaimana seksualitas diatur melalui kacamata yang berbeda. Kehormatan perempuan diukur dari kemampuan mengendalikan hasrat, sedangkan kemuliaan laki-laki diukur dari keaktifan seksual dan kemampuan "menaklukkan". Dari sinilah lahir kewenangan laki-laki untuk mengatur kenikmatan seksual, kemudian seperangkat norma dan keyakinan dibentuk untuk mengontrol tubuh dan hasrat demi kepentingan sosial yang lebih luas. 

Hasrat perempuan disenyapkan melalui keyakinan bahwa perempuan yang menikmati seks adalah perempuan yang tidak bermoral. Sehingga bahasa kenikmatan seks dijauhkan dari perempuan, dan seks sekadar diletakkan pada fungsi reproduktif (kodrat perempuan). Kenikmatan laki-laki menjadi pusat kegiatan seks bahkan dirayakan sebagai "kepuasan", sedangkan kenikmatan perempuan bukan sesuatu yang dianggap penting, apalagi untuk menjadi tolok ukur keberhasilan dalam relasi seksual. Ini memperlihatkan bahwa laki-laki berdaulat dalam pengambilan keputusan seksual. Seks diatur bukan hanya untuk mengendalikan hasrat, tapi untuk mengamankan tatanan sosial tertentu yang mereproduksi ketidaksetaraan.
Lokasi: Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Postingan populer dari blog ini

Siapakah manusia Indonesia?

Oleh -
Siapakah manusia Indonesia? Pertanyaan itulah yang mengawali esai karya Robertus Robet yang berjudul Gagasan Manusia Indonesia dan politik Kewargaan Indonesia Kontemporer. Dari pertanyaan tersebut lahir pembahasan lebih dalam tentang identitas manusia Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Muchtar Lubis mengemukakan ciri kultural manusia Indonesia. Menurutnya, manusia Indonesia enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, suka takhayul, artistik dan berwatak lemah. Menurut Robertus Robet, ciri yang disebutkan Muctar Lubis menyiratkan bahwa manusia Indonesia memiliki karakter psikologis dan antropologis yang lebih banyak buruknya daripada baiknya. Lebih jauh lagi, Robet mengemukakan bahwa kritik Moctar Lubis tentang manusia Indonesia merupakan kritik modernis terhadap realitas empirik dari konstruksi Manusia Pancasila Orde Baru.
More...

Gelandangan Ibu Kota

Oleh -
Oleh: Charlie* Sudah menjadi rahasia umum, Jakarta tidak hanya dihuni oleh kalangan menengah atas, tetapi juga mereka yang berasal dari kelas bawah. Tidak hanya mendapat predikat sebagai masy a rakat dari kalangan bawah, sebagian dari mereka bahkan mendapat predikat gelandangan. Mereka adalah para pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta tanpa dibekali dengan keterampilan dan kemampuan yang kompetitif sehingga tersingkirkan. Kebanyakan dari mereka datang dari desa. Gelandangan tidak terlepas dari permasalahan Jakarta sebagai kota besar. Munculnya gelandangan bukan tanpa sebab. Banyak faktor yang mendukung menjamurnya gelandangan di kota ini, di antaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan dan politik . Di daerah pedesaan biadanya memiliki jenis pekerjaan yang homogen, seperti berkebun, bertani atau berdagang. Adapun kegiatan ekonomi yang terjadi di sini biasanya lebih berdasarkan faktor kedekatan atau kekeluargaan.
More...

KEPENTINGAN POLITIK DALAM PERDA BERBASIS SYARIAT ISLAM

Oleh -
Peraturan Daerah (Perda) berbasis syariat Islam, itulah yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak penerapan Perda tersebut. Maraknya penerapan Perda itu di tingkat pemerintah lokal, baik provinsi maupun kabupaten, tampaknya didorong oleh program desentralisasi atau otonomi daerah yang merupakan salah satu bagian dari proses demokratisasi pasca orde baru. Kondisi ini makin meningkat terutama sejak provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui serangkaian peraturan perundang-undangan nasional untuk memberlakukan secara formal sejumlah ketentuan syariat Islam di wilayahnya. [1]  Apa yang terjadi di Aceh mewabah ke beberapa daerah yang memiliki tradisi dan kesejarahan Darul Islam yang cukup kuat, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Meski mendapat banyak penolakan, namun Perda berbasis syariat Islam tetap diterapkan. Bahkan pemerintah pusat pun cenderung ambigu dalam kasus ini, mereka menjadi  safety player  dal...
More...